Card image cap

Ini Solusi Jitu Atasi Kisruh DAK Dinkes Kabupaten Kupang

   Bupati Kupang dan TAPD bisa duduk bersama dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kupang untu
Berita    2018-11-18  13:50:56

gambar

OELAMASI,JURNALNTT.Com-Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kupang, Anton Natun, mengajukan solusi jitu untuk mengatasi kisruh Dana Alokasi Khusus (DAK) afirmasi senilai Rp 10 miliar di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kupang.

“Kalau menurut saya, kita tarik saja dana Rp 10 miliar dari deviden penyertaan modal perbankan tahun 2018 untuk atasi itu. Atau bisa juga kita pakai dana Silpa tahun 2018. Tapi tentu harus disepakati dulu antara pemerintah dan DPRD.”

Demikian disampaikan Anton Natun kepada media ini, Jumat, (27/4/2018) di Gedung DPRD Kabupaten Kupang.

Anton mengatakan, dana DAK afirmasi senilai Rp 10 miliar yang tidak dapat dicairkan untuk pembayaran proyek pembangunan enam Puskesmas di Kabupaten Kupang tersebut bisa diatasi.

Asalkan Bupati Kupang, Ayub Titu Eki dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kupang duduk bersama dengan DPRD Kabupaten Kupang untuk mencari solusi terbaik.

Menurut Anton, dana Selisih Lebih Penggunaan Aggaran (Silpa) tahun anggaran 2018 dan dana deviden penyertaan modal perbankan tahun 2018 bisa digunakan untuk membayar pihak ketiga yang telah menyelesaikan pembangunan enam Puskesmas di Kabupaten Kupang.

Sebab faktanya, pembangunan fisik enam Puskesmas tersebut telah selesai dikerjakan. Sehingga pemerintah harus bertanggungjawab untuk membayar pihak ketiga

Namun opsi penggunaan dana Silpa atau deviden penyertaan modal perbankan tersebut harus disepakati pemerintah bersama lembaga DPRD Kabupaten Kupang. Hasil kesepakatan pemerintah dan lembaga DPRD Kabupaten Kupang tersebut selanjutnya akan dikonsultasikan ke Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Selanjutnya Kesepakatan pemerintah dan DPRD itu akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) APBD Perubahan tahun 2018 atau APBD Induk tahun 2019.

“Bupati Kupang dan TAPD bisa duduk bersama dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kupang untuk cari solusi. Itupun kalau pemerintah mau. Kalau pemerintah tidak mau ya silahkan urus sendiri,” tandasnya.

Politisi Partai Hanura ini mengatakan, realisasi dana DAK afirmasi itu harus sesuai dengan aturan main yang ditetapkan pemerintah pusat. Polemik Dana DAK afirmasi yang terjadi di Dinas Kesehatan itu karena pemerintah tidak taat aturan.

Sesuai ketentuan, kata Anton, penandatanganan kontrak kegiatan fisik yang dibiayai dana DAK afirmasi tidak boleh melampaui tanggal 31 Agustus tahun berjalan. Jika melampaui ketentuan waktu yang ditetapkan maka dengan sendirinya pemerintah pusat tidak akan mencairkan DAK afirmasi tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Johny Nomseo mengatakan, faktor penyebab tidak dicairkannya DAK afirmasi Rp 10 miliar, tahun anggaran 2017 di Dinkes Kabupaten Kupang diakibatkan kesalahan administrasi.

Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Kabupaten Kupang, Robert Amaheka dinilai terlalu berani menandatangani kontrak pembangunan enam Puskesmas di atas tanggal 31 Agustus 2017.

Padahal sesuai ketentuan, jika penandatanganan kontrak melampaui tanggal yang ditetapkan maka pemerintah pusat tidak akan mencairkan DAK afirmasi tersebut.

Johny mengatakan, tim TAPD telah melakukan konsultasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Hasil konsultasi itu, kisruh DAK afirmasi itu diserahkan menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Kupang.

“Bulan February 2018 lalu, kita sudah konsultasi. Dan hasilnya, kementerian keuangan mengembalikan persoalan DAK afirmasi itu menjadi urusan pemerintah daerah. Jadi pasti bayar tapi prosesnya masih panjang,” ungkap Johny.

Berbeda dengan Anton Natun, menurut Johny, salah satu solusi yang bisa diambil untuk mengatasi polemik DAK afirmasi di Dinkes tersebut adalah dengan menunda sejumlah belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak terlalu penting. Misalnya pembelian mobil dinas dan perjalanan dinas luar daerah.

Namun opsi penundaan belanja di OPD tersebut harus dibahas bersama dengan DPRD Kabupaten Kupang. Jika DPRD Kabupaten Kupang menyetujui opsi penundaan belanja yang tidak terlalu penting di OPD maka akan diasistensi ke pemerintah provinsi dan selanjutnya ditetapakan dalam Perda APBD.

“Setelah ditetapkan dalam Perda baru bisa bayar pihak ketiga yang sudah mengerjakan enam Puskesmas itu,” pungkas Johny. (epy)